Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, mengingatkan agar pemerintahan era Presiden Joko Widodo, untuk tetap menjaga besaran defisit anggaran pendapat dan belanja negara (APBN).
Hal itu besaran porsi anggaran kepada daerah dalam rangka membangun infrastruktur melalui pembiayaan utang yang dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan perekonomiaan nasional kedepannya.
“Saya sangat memahami soal pengelolaan belanja negara yang diarahkan pada penguatan infrastruktur. Namun, hal tersebut tetap harus menjaga besaran defisit di bawah 3 persen,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/9).
Ia juga mengatakan bahwa yang musti diperhatikan secara sungguh-sungguh adalah bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat.
Penyebabnya, diantaranya adalah realisasi belanja rata-rata tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3 persen.
“Dengan pertumbuhan yang relatif stagnan akan mengakibatkan terjadinya middle trap income, dimana kondisi suatu negara menengah akan terus menjadi menengah,” ujar dia.
Sebab itu, Heri mengatakan bahwa pemerintah harus tegas menetapkan kriteria atau prasyarat suatu program atau proyek yang boleh dibiayai dengan hutang. Hal tersebut, ujar dia, sangat dibutuhkan guna mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan hutang, di samping untuk menjamin produktifitas dan memiliki multiplier effect yang signifikan.
“Pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi untuk segera keluar dari middle trap income, pengertiannya bukan ekonomi diserahkan ke negara, kalau swasta sudah ada yang kuat, ya silahkan,” papar politikus Gerindra itu.
“Tapi harus ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan ke swasta, minimal harus diatur secara ketat oleh pemerintah. Saya sangat berharap sebaiknya pemerintah yang menjadi pelopor, pemerintah yang membuka jalan, pemerintan yang berpihak dan pemerintah yang memberdayakan. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi,” pungkasnya.
Laporan Novrijal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
