Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menyebutkan anggaran pembangunan perbatasan untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diproyeksikan Rp14 triliun per tahun.
“Anggaran tersebut tergolong kecil untuk perbatasan Indonesia yang sangat luas,” kata Tedjo, usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (14/7).
Tedjo menilai, masalah anggaran merupakan salah satu hambatan bagi pengelolaan perbatasan. Namun, BNPP memiliki akses langsung ke presiden untuk meminta tambahan dana.
Selain itu, dirinya meminta BNPP untuk mengevaluasi dan mengawasi kebijakan perbatasan serta perencanaan pembangunan.
“Perencanaan akan dilakukan secara terpadu, agar tidak sektoral,” katanya.
Menurut Tedjo, persoalan perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dieksekusi karena masyarakat setempat sudah menunggu. Terkait pengelolaan perbatasan, pemerintah bertekad bahwa bukan fisik infrastruktur saja yang dibangun, namun juga aspek nonfisik seperti perdagangan dan SDM.
Prioritas utama di Papua sebelah selatan di sekitar Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, dan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina.
“Dan juga Natuna yang khusus untuk diperhatikan, serta 12 pulau terluar,” kata Tedjo.
Artikel ini ditulis oleh:
