“Jadi Rp5,6 triliun itu, diharapkan kelar dan disetujui. Karena Pak Luhut (Menko Maritim) bilang, begitu ya (PMN). Makanya, ya dari APBN,” tutur dia.
Menurutnya, jika pada akhirnya PMN KAI ini tak berjalan lancar, maka bisa saja masuk dalam anggaran Kementerian Perhubungan. “Pokoknya kita cari solusi supaya ini (proyek LRT) bisa jalan,” ujar Edi.
Lebih jauh dia menegaskan, nantinya secara operasional, setelah LRT jadi itu akan dikenai tarif sekitar Rp12 ribu. Itu pun sudah disubsidi.
“Perkiraannya, tiket itu enggak lebih dari Rp12 ribu. Dengan asumsi di situ akan ada subsidi. Jadi kita harus membuat supaya masyarakat bisa menikmati dengan harga yang pantas dan terjangkau,” ujarnya.
Proyek LRT yang diandalkan Jokowi sendiri dikelola oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan KAI. Kemudian, karena pembiayaannya masih kurang tiga bank BUMN pun digenjot untuk membiayai proyek itu.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
