“Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara terkait harus memberlakukan sanksi dan embargo senjata terhadap militer Burma agar mereka mengakhiri operasi pembersihan suku itu,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan seperti yang dilansir Xinhua, Senin (18/9).
Pemimpin pemerintahan Myanmar dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi telah mendapat sejumlah kritik dari luar negeri karena dianggap tidak berusaha menghentikan kekerasan.
Militer tetap mengendalikan kebijakan keamanan dan hanya memberikan sedikit simpati untuk warga Rohingya, di negara yang dahulu dikenal dengan nama Burma itu.
Amerika Serikat telah meminta perlindungan terhadap warga sipil di sana dan seorang wakil asisten kementerian luar negeri, Patrick Murphy, berada di Myanmar pada minggu ini.
Dia akan mengunjungi Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, untuk bertemu dengan pejabat pemerintah setempat dan perwakilan berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga Rohingya, namun dia tidak akan mengunjungi daerah perang di Rakhine utara.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
