Ratusan anak muda yang tergabung dalam Jaklovers melakukan aksi simpatik mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada DKI 2017, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta , Minggu (31/7/2016). Para Jaklovers aksinya sambil membawa simbol sapu lidi.

Surabaya, Aktual.com – Jika maju sebagai calon Gubernur DKI, maka Tri Rismaharini wajib mundur dari jabatannya sebagai walikota Surabaya.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Pemprov Jawa Timur Supriyanto mengatakan bahwa aturan tersebut sudah tertuang dalam Bab III tentang Persyaratan Calon pada Pasal 7 huruf O yang berbunyi; calon harus berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain.

“Pada Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, juga menyebutkan wali kota yang mencalonkan diri menjadi gubernur di luar provinsi tempat tinggalnya, maka harus mengundurkan diri,” ujar Supriyanto, Rabu (10/8).

Terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menyebut situasi tersebut menjadikan PDIP belum menentukan sikap karena harus menghitung kalkulasi menang-kalah terhadap figur Risma.

“Jika kalkulasinya menang, maka Risma akan maju. Tetapi jika tidak menguntungkan, maka Risma tetap dipertahankan di Surabaya,” kata Suko.

Dalam konteks itu, menang atau kalah di Jakarta, warga Surabaya sudah pasti kehilangan figur pemimpin yang baik.

“Kalau menang di Jakarta, warga Surabaya kehilangan Risma. Tapi kalau Risma kalah, Risma tidak bisa langsung kembali jadi wali kota lagi,” lanjut Suko.

Tetapi lebih ironis, jika kalah di Jakarta, secara otomatis Risma kembali akan menjadi warga sipil biasa.

“Sayang sekali kan jika orang hebat seperti Risma, hanya menjadi warga sipil. Ilmunya tidak bisa dijadikan untuk negara. Makanya, itu pendukung Risma yang (ingin Risma) maju ke Jakarta harus ada jaminan penuh terhadap kemenangan Risma. Jangan sampai Risma dikorbankan,” tuturnya.

 

Laporan: A Budiawan

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS