Jakarta, Aktual.com — Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 35 pimpinan asosiasi di bidang perikanan. Kedatangan puluhan asosiasi ini untuk mengadukan nasib mereka kepada parlemen atas dampak diberlakukannya sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dalam rapat itu, salah satu pekerja menginginkan agar komisi tidak main-main menanggapi persoalan puluhan asosiasi ini.
“Jangan main-main pak, panggil ibu Susi itu,” celetuk salah seorang undangan rapat kepada ketua RDPU, Viva Yoga Muladi, di Komisi IV DPR RI, Senayan, Kamis (25/2).
Medapat celetukan itu, Viva Yoga pun mengatakan akan menghadirkan Menteri Susi utuk mendapatkan pejelasan terhadap kebijakan yang dibuat. “Makanya saya (pimpinan komisi) panggil bapak-bapak di sini untuk mendengarkan keluhannya semua,” jelas Viva.
Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal mengatakan rapat digelar lantaran adanya kerugian yang dirasakan para nelayan dan pelaku usaha atas kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi.
“Surat edaran yang dikeluarkan menteri kelautan dan perikanan, yang menurut mereka selaku pelaku usaha ini sangat merugikan. Akibatnya bayak kapal mereka yang nganggur sehingga tidak ada yang melaut, ditambah cuaca ekstrem,” ujar Robert, disela-sela rapat, di Komisi IV.
Salah satunya, terkait dengan ketentua dalam mengangkut hasil tangkapannya maksimum 150 Gross Ton (GT).
“Kebijakan itu merugikan, misalnya dia (nelayan) mengangkut ikan dari Papua 150 GT artinya hanya mengangkut 150 ton, tetapi ketika mereka bisa mengangkat 500 ton dan kebutuhan minyaknya saat melaut sama saja, Maka secara ekonomi tentu sangat membantu, dimana hasil tangkapan banyak biaya minyak sedikit,” papar Robert.
Hasil rapat akan menjadi bahan bagi komisi untuk meminta penjelasan Menteri Susi Pudjiastuti.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
