Pihak rektorat kampus, kata dia, memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan akademik dan nonakademik karena hal itu tertuang dalam undang-undang yang mengatur perguruan tinggi seperti Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 dan UU 12 tahun 2012.
“Memang kewenangannya ada di perguruan tinggi bukan kementerian, dengan rektor memiliki kewenangan mengurus mengatur persoalan akademik dan nonakademik. Kami tentu hanya bisa memberi arahan, imbauan kepada mereka agar betul-betul memperhatikan banyak faktor terkait cadar ini,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
