Jakarta, aktual.com – Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan, dan salah satu implementasinya adalah melalui proses transformasi digital yang terintegrasi dalam aplikasi Pusaka SuperApps.
Penerapan layanan serba digital ini bertujuan memberikan akses kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dini terhadap praktik korupsi. Upaya pencegahan korupsi ini diperkuat dengan upaya membangun transparansi dalam sistem keuangan.
Layanan serba digital di Kemenag mencakup hampir seluruh aspek, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam acara memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
“Kami telah mendigitalisasi hampir semua layanan di Kemenag. Itu menjadi pilihan utama untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat layanan publik. Proses digitalisasi ini sudah berkembang hingga sampai pada penyiapan transparansi sistem keuangan di Kemenag,” kata Menag sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag, Minggu (10/12).
Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dirayakan setiap tanggal 9 Desember. Sebagai sektor yang memimpin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengadakan Pameran Hakordia di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 12-13 Desember 2023. Sebagai bagian dari komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi, Kementerian Agama selalu berpartisipasi dalam pameran tersebut.
Menag, yang akrab disapa Gus Men, menegaskan bahwa inisiasi pembangunan transparansi sistem keuangan Kementerian Agama akan dimulai pada semester kedua tahun 2023. Aplikasi ini disiapkan dengan tujuan agar sistem keuangan di Kementerian Agama dapat diakses dan dilihat oleh publik.
“Saya ingin Kemenag menjadi sebuah akuarium yang terang benderang dan semua bisa menyaksikan apa yang ada di dalamnya. Semoga ini bisa segera tercapai,” jelas Gus Men.
“Sistem keuangan yang transparan ini akan mengintegrasikan system-sistem lain yang ada hubungannya dengan keuangan,” sambungnya.
Menag mengungkapkan bahwa sistem perjalanan dinas akan diintegrasikan ke dalam satu sistem untuk meningkatkan efektivitas. Dengan demikian, potensi terjadinya double akun pada perjalanan dinas dapat diminimalkan.
“Sistem ini akan menghasilkan output yang bisa langsung diakses oleh bendahara,” sebutnya.
Dalam hal pengadaan, Gus Men menjelaskan bahwa Kemenag akan mempromosikan penggunaan katalog sektoral Kementerian Agama. Katalog sektoral ini merupakan sistem e-purchasing (pembelian elektronik) yang akan mencatat semua transaksi pengadaan barang/jasa Kementerian Agama.
Sebelumnya, fokus katalog sektoral lebih terarah pada pengadaan dengan sistem tender. Namun, ke depannya, Kemenag berencana untuk menerapkannya pada semua proses pengadaan.
“Dua sistem tersebut penting karena total anggaran perjalanan dinas dan anggaran non tender cukup besar,” sebut Gus Men.
“Kemenag sudah lama menerapkan prinsip cashless, tidak ada lagi transaksi tunai dalam proses keuangan di Kementerian Agama. Ke depan, Kemenag akan menggiatkan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk transaksi pembayaran proses pengadaan,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
