Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2017 akan lebih fokus membenahi pasar rakyat skala kecil, sementara untuk pasar-pasar berskala besar akan menggandeng pihak swasta dalam pembangunan dan pengembangannya.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam wawancara dengan Antara, menilai bahwa kehadiran negara jauh lebih diperlukan pada pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar skala kecil. Dengan adanya pembenahan pada pasar skala kecil tersebut, nantinya akan mampu memberikan kontribusi ekonomi secara riil kepada tiap-tiap daerah.
“Pada 2017, kami akan melakukan revitalisasi, pasar dirombak dan dibangun kembali untuk tipe C dan D (skala kecil). Karena untuk tipe A (skala besar), jika kita tidak bangun, maka swasta bisa membangunnya karena itu pasar kuat,” kata Enggartiasto di Jakarta, akhir pekan ini.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, untuk pasar tipe C merupakan pasar dengan luas lahan kurang lebih sebesar 500 meter persegi dengan jumlah pedagang minimal 50 pedagang dan beroperasi dua kali seminggu. Untuk tipe D, luas lahan 500 meter persegi, jumlah pedagang minimal 50 orang dan merupakan pasar mingguan.
Sementara pasar tipe A merupakan pasar dengan luas lahan kurang lebih 5.000 meter persegi dengan jumlah pedagang minimal 750 orang dan merupakan pasar harian. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menargetkan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5.000 pasar untuk periode 2015-1019.
Enggartiasto menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan berbagai skema perencanaan teknis termasuk disain, spesifikasi hingga pengelolaan pasar yang baku. Skema tersebut dipersiapkan oleh pihak swasta sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Adanya spesifikasi dan perencanaan teknis yang matang tersebut, akan menghindarkan penyalahgunaan dana yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah fokus untuk membangun pasar rakyat skala kecil dari pinggiran, sementara untuk pasar-pasar perbatasan akan jauh lebih besar dan tetap menggunakan APBN.
“Paling tidak, pemerintah hadir untuk yang di pinggiran. Sementara untuk pasar perbatasan itu besar. Karena itu etalase kita, transaksi yang ada cukup besar dan itu dana APBN,” kata Enggartiasto.
Beberapa prinsip untuk melakukan revitalisasi pasar rakyat tersebut antara lain meliputi pembangunan dan atau revitaliasi fisik, pembangunan dan atau revitalisasi manajemen, pembangunan dan atau revitalisasi ekonomi, serta pembangunan dan atau revitalisasi sosial.
Pada 2017 Kemendag akan melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan (TP) untuk 272 pasar. Pembangunan tersebut terbagi dari 220 pasar rakyat yang menggunakan dana TP dan 52 pasar merupakan ‘carry over’ tahun 2016.
Target pemerintah secara keseluruhan pada tahun 2017 untuk revitalisasi dan pembangunan pasar adalah sebanyak 1.000 pasar rakyat. Untuk 728 unit pasar lainnya akan akan direvitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang dibutuhkan untuk 1.000 pasar tersebut kurang lebih Rp3,7 triliun.
Pada tahun 2015, pemerintah berencana membangun dan merevitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.017 unit, yang terdiri dari pembangunan melalui dana TP sebanyak 182 unit, dana DAK sebanyak 770 pasar rakyat, dan sebanyak 65 unit dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Realisasi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat pada 2015 tersebut mencapai 99 persen atau sebanyak 1.002 uniit pasar, sementara 15 pasar lainnya tidak terlaksana.
Pada 2016, untuk pembangunan pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 168 pasar dengan anggaran sebesar Rp1,46 triliun. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus mencakup 710 unit pasar rakyat dengan dana mencapai Rp1,006 triliun.
Tercatat, jika pembangunan pasar rakyat sesuai dengan skema rencana pemerintah, maka selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir tahun 2016, sudah melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar sebanyak 1.880 pasar rakyat.[Ant]
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
