Jakarta, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2021 Provinsi Riau.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (22/1), mengatakan Riau dinilai berhasil merealisasi APBD 2021, baik dari segi pendapatan maupun belanja secara optimal.
Realisasi pendapatan APBD TA 2021 Provinsi Riau sebesar 102,18 persen merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 18 Januari 2022. Dengan torehan tersebut, Riau masuk dalam 4 besar provinsi dengan realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi se-Indonesia.
Sedangkan dalam realisasi belanja APBD TA 2021, Riau mencatatkan angka sebesar 91,93 persen. Capaian itu menempatkan Riau berada di urutan 10 sebagai provinsi dengan realisasi belanja APBD TA 2021 tertinggi di Indonesia.
“Saya melihat pendapatan dan belanja (APBD) di Riau pada tahun 2021 cukup bagus. Saya jujur saja kagum, salut saya,” kata Mendagri.
Menurut Tito, torehan Provinsi Riau itu perlu mendapatkan apresiasi karena dalam situasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi menjadi suatu hal yang menantang. Oleh sebab itu, lanjut Mendagri, capaian tersebut merupakan hasil yang luar biasa.
Mendagri juga memuji capaian dua kabupaten di Provinsi Riau karena realisasi APBD-nya yang gemilang. Kedua kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.
Bengkalis merealisasikan pendapatan APBD TA 2021 sebesar 120,68 persen berdasarkan data Ditjen Bina Keuda Kemendagri per 18 Januari 2022. Angka tersebut menempatkan Bengkalis pada urutan teratas realisasi pendapatan APBD TA 2021 untuk tingkat kabupaten se-Indonesia.
Sementara, Kabupaten Siak merujuk pada data yang sama merealisasikan pendapatan APBD TA 2021 sebesar 107,82 persen. Hal ini membuat Kabupaten Siak menduduki posisi ke-5 kabupaten dengan realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi se-Indonesia.
“Kabupaten ini keren, saya juga bingung, Bengkalis ini tinggi sekali pendapatannya. Ini karena pendapatan asli daerah (PAD)-nya atau banyak pinjamannya? Tapi (peringkatnya) nomor satu loh pak, se-Indonesia,” kata Mendagri.
Berkaitan dengan itu, Mendagri berencana memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Bahkan, Mendagri meminta secara khusus kepada Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni untuk menyiapkan sejumlah instrumen guna memberikan penghargaan khusus kepada daerah-daerah berprestasi tersebut.
“Kita akan buatkan untuk penghargaan. Termasuk usulan kita kalau bisa daerah-daerah yang berprestasi mengelola keuangan (dengan) baik diberikan dana insentif daerah (DID),” ujar Mendagri.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
A. Hilmi
