Jakarta, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendukung pelaksanaan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencan.
Dalam hal ini kemendagri juga melakukan pembinaan kepada BPBD melalui pemanfaatan aplikasi SIAP Tangguh Bencana yang telah diinisiasi dan dikembangkan oleh Ditjen Bina Adwil sesaui amanat Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan.
Dalam rapat tersebut Ditjen Bina Adwil menargetkan penggunaan aplikasi SIAP Tangguj Bencana pada seluruh kabupaten dan kota.
Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Fredrick Simatupang menyampaikan aplikasi SIAP telah diuji coba di 77 daerah kabupaten/kota.
“Aplikasi ini telah diuji coba di 77 daerah kabupaten/kota untuk memetakan 3 (tiga) jenis layanan SPM Sub Urusan Bencana melalui metode penilaian mandiri (self assessment) pada setiap komponen dan sub kegiatan” kata Fedrick dalam sambutanya di Bogor, Kamis (8/12).
Adapun capaian masing-masing layanan dengan metode self assessment ini diperoleh yaitu pertama pelayanan informasi rawan bencana sebesar 42,72%, kedua pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebesar 40,91% dan terakhir pelayanan penyelamatan dan evakuasi sebesar 59,32%.
Mengacu pada capaian ini, Fredrick mendorong BPBD untuk sementara dapat berfokus pada pencapaian layanan pertama dan kedua dengan tetap berupaya memenuhi target 100% pada masing-masing layanan.
Pada kegiatan ini juga dilakukan coaching clinic penggunaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana yang dipandu oleh tim dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia dan diikuti secara offline maupun online.
Ada 7 daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Ciamis, Kota Bogor, Kota Padang dan Kota Solok. Sedangkan terdapat 1 daerah mengikuti secara online yaitu Kota Cirebon.
Peserta daerah tersebut diwakili oleh ASN BPBD yang ditunjuk sebagai operator berdasarkan penunjukkan resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD di daerahnya masing-masing dengan didampingi pejabat perencana BPBD.
Adapun beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam Rapat Dukungan Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana antara lain pertama perlu adanya petunjuk teknis penerapan aplikasi SIAP Tangguh Bencana dalam mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Bencana, kedua mengakomodir masukan dari daerah dalam penyempurnaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana yang adaptif dan inovatif, ketiga Direktorat MPBK akan melaksanakan coaching clinic terkait dengan penerapan SPM dan penggunaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana secara bertahan dan terakhir perlu dilakukan penelaahan kembali Permendagri 86/2017, Permendagri 101/2018, dan Permendagri 59/2021 untuk kiranya disesuaikan dengan kebutuhan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana serta penanganan dan penanggulangan bencana saat ini dan ke depan.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
