Jakarta, Aktual.co —Anggaran hibah dari Pemprov DKI ke daerah penyangga menjadi salah satu poin yang mendapat kritikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab kucuran dana lebih menitikberatkan pada proyeksi pembangunan fisik saja.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek berpendapat, semisal untuk penanganan banjir, daerah mitra seperti Bogor harusnya dapat mengupayakan pembangunan sumber daya air guna mencegah banjir. Karena banjir disebabkan rendahnya konservasi sumber daya air di kawasan BoPunJur (Bogor-Puncak-Cianjur).
“DKI harusnya mendorong itu. Dengan memberi bantuan kepada Bogor sepanjang bisa menjaga keberlangsungan sumber daya air di BoPunJur. Dengan cara itu pengendalian banjir pak,” kritik Donny, kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam rapat pembahasan Rapergub di Kemendagri Kamis (2/4).
Sedangkan Pemprov DKI, kata Donny, seakan hanya fokus pada pembangunan fisik di daerah mitra untuk ‘menyebar’ beban ibukota saja. Namun masalah banjir yang sudah melekat dengan Jakarta seakan tidak dipedulikan.
“Jangan bangun fisik dong. inikan seakan bangun fisik terus yang dikejar. Sepanjang di daerah atas harusnya juga ditanami tumbuhan hijau penyerap air. Tapi yang kita temukan justru pembangunan fisik,” ucap dia.
Kemendagri pun meminta dana hibah untuk daerah penyangga DKI lebih mendahulukan aliran air, ketimbang mengejar pembangunan infrastruktur.
Berikut kucuran dana hibah untuk daerah penyangga DKI. Masing-masing Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp 67,4 miliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanggerang Rp 100 miliar, Pemkot Bekasi Rp 98,1 miliar, Pemkot Tanggerang Selatan Rp 74,8 miliar dan Pemkab Tanggerang Rp 17,7 miliar. Total dana untuk bantuan tersebut adalah 358 miliar untuk tahun anggaran 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
