Jakarta, Aktual.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjabarkan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah memaksimalkan anggaran dan fokus pada program-program prioritas pemerintah, baik pemerintah daerah di Tingkat I, Tingkat II hingga pemerintah pusat.
Dengan memaksimalkan anggaran dan program prioritas, diharapkan kegiatan hasilnya kelihatan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kontrol terhadap kinerja pembangunan kepala daerah menjadi lebih terukur.
“Anggaran jangan dibuat program secara keseluruhan di semua sektor, di semua SKPD, pokoknya dapat program apapun kalau ini diterapkan ya tidak akan tampak hasilnya. Lebih baik fokus ke pembangunan infrastruktur kemudian ke bidang lain,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (12/5).
Dalam berbagai kesempatan selama setahun terakhir, kata dia, Kemendagri berkali-kali mengingatkan kepada pejabat pimpinan daerah di semua tingkatan bahwa tugas utama pemerintah pusat adalah deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Salah satunya disampaikan dalam acara Musrenbang tingkat propinsi dan tingkat nasional.
“Membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif-efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi menjadi kata kunci percepatan demi mendukung setiap kebijakan pembangunan pusat dan memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo.
Ditambahkan, daerah harus terukur dan terarah dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam setiap merencanakan program pembangunan. Selanjutnya penting pula adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah perizinan investasi, sekaligus memberikan pendidikan dan pembinaan dalam upaya membangun SDM.
Komunikasi dan koordinasi antar instansi di daerah menjadi hal mutlak untuk dilakukan. Baik DPRD, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama.
“Saya sebagai Mendagri terbuka terhadap masukan-masukan kepala daerah demi memahami setiap masalah antar daerah yang sama tapi ada yang berbeda seorang kepala daerah dalam penanganan masalah pembangunan,” kata Tjahjo.
“Saya apresiasi seluruh kepala daerah yang sudah sama ritmenya dengan pusat. Soal beda dalam gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan wajar-wajar saja,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
