Jakarta, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri menilai Perda KTR (kawasan tanpa rokok) Kota Bogor bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Agus Rahmanto mengatakan memang ada masalah yang muncul dan menjadi perdebatan dari pelaksanaan Perda KTR.
“Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh bertentangan dengan nilai umum dan kesusilaan,” kata Agus, Kamis (13/12).
Perda KTR memberikan masalah bagi para pelaku usaha, terkait pelarangan pemajangan produk rokok di toko-toko ritel di Bogor, sedangkan peraturan nasional yang wajib menjadi acuan dalam menyusun Perda tidak melarang hal ini.
Agus mengatakan Pemkot seharusnya hanya membuat aturan yang sesuai dengan kewenangannya. Maka itu, Kemendagri, sambungnya, senantiasa mengkaji setiap perda yang dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
