Jakarta, Aktual.com – Provinsi DKI dan Provinsi Riau dapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri karena menjadi dua daerah yang serapan anggarannya paling rendah. Penyerapan anggaran DKI dilaporkan masih kurang dari 20 persen.
“DKI dan Riau memang perlu perhatian karena penyerapannya kecil dari alokasi APBD yang besar,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/7).
Diakui Tjahjo, saat ini serapan anggaran di daerah rata-rata memang baru mencapai 25 persen. Untuk menggenjot serapan anggaran di APBD 2015, Kemendagri telah mengirim tim khusus ke sejumlah daerah. Tim khusus itu sudah mendatangi sejumlah daerah, antara lain Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Banten dan Jawa Barat.
Selain mendorong daerah untuk optimalkan penggunaan daerah, tim juga sekaligus melakukan sosialisasi penyerapan APBD 2016. Kegiatan ini, kata dia, akan terus dilakukan dan berlanjut usai libur Idul Fitri.
Data Kemendagri per 30 Juni 2015 menyebut realisasi belanja APBD provinsi rata-rata 25,9 persen, dan realisasi belanja APBD kabupaten/kota 24,6 persen. Diduga, rendahnya serapan anggaran karena ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang kembali maju Pilkada (petahana) menahan realisasi anggaran demi menaikkan elektabilitasnya.
Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyebut serapan anggaran DKI 2015 hanya sekitar 19 persen saja. Sebagian besar serapannya habis untuk belanja pegawai.
“Kalau dibedah ini belanja terbesarnya belanja pegawai saja. Di antaranya tunjangan kerja daerah,” ujar dia, Senin (6/7).
Menurut dia, Pemprov DKI harusnya segera genjot belanja-belanja produktif untuk meningkatkan ekonomi daerah. “Kami berharap ini diperbesar untuk belanja publik, belanja modal maupun barang dan jasa, karena belanja modal lah yang paling signifikan meningkatkan pertumbuhan daerah,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
