Malang, Aktual.co — Kemendagri dianggap terlalu terburu-buru dalam melakukan evaluasi e-Budgeting di DKI Jakarta. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Wahyudi, mengatakan, seharusnya diperlukan sosialisasi untuk melaksanakan E-Budgeting.
“Saya kira terlalu terburu-buru. Kita makin mencitrakan bahwa segala hal baru selalu dilakukan secara terburu-buru padahal butuh banyak hal untuk sampai kesana. Seperti E-Budgeting ini,” Kata Wahyudi, Selasa (17/3) di Malang, Jawa Timur.
Ia menambahkan, apalagi dengan kondisi komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta yang tidak lancar, harusnya, Kemendagri tidak mengesahkan dahulu program E-Budgeting. Sebab, meskipun tujuannya baik, penegakkan aturan main harus tetap dilaksanakan.
“Yang jelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kultur masyarakat kita, apakah sudah melek teknologi, apakah mereka bisa memantau E-Budgeting, apakah dewan mengerti, hal ini perlu sosialisasi tidak langsung main disah-kan saja,” paparnya.
Menurutnya, untuk kondisi di daerah, E-Budgeting masih belum siap. Dimana keputusan Kemendagri soal E-Budgeting di DKI Jakarta belum tentu bagus diterapkan di daerah lain.
“Ada isu e-Budgeting ini menjadi contoh nasional, tapi saya kira di daerah belum siap,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, menegaskan, masih perlu beberapa tahapan untuk menuju e-Budgeting. “Kita masih belum siap, karena belum siap ya belum mampu, jadi kalau akan melaksanakan E-Budgeting butuh waktu dan sosialisasi yang cukup panjang,” tegas Hadi.
Artikel ini ditulis oleh:
