Jakarta, Aktual.com – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang menerapkan perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah atau “full day school” dikritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, mengatakan pihaknya terutama juga dari fraksinya yakni Fraksi partai Golkar menyatakan bahwa Full Day School ini janganlah dipaksakan.
“Jadi FDS itu pilihan, jangan dipaksakan. Harus melihat situasi dan kondisi sekolah. Harus utuh yaitu kepala sekolahnya, gurunya, muridnya, orang tua murid kemudian sarana prasarana. Ini harus dilihat secara utuh. Karena ini tidak gampang,” ujar Ferdiansyah saat dihubungi aktual.com di Jakarta, Rabu (14/6) malam.
Menurutnya, FDS juga tidak dianggap bermasalah bagi orang tidak mampu. Melainkan, bagi semua golongan.
“Ya orang tidak mampu pasti (bermasalah). Karena harapan orang tuanya bisa membantu, misalnya jaga warung. Jualan apa, buat siap-siap jualan. Kalau FDS kan nanti berarti terhambat kegiatan ekonomi orang tuanya. Tapi bagi yang mampu pun juga bisa bermasalah, karena yang mampu pun juga punya program sendiri. Misal anaknya gemar musik, di sekolahkan disekolah musik. Pasti kan kualitas guru di sekolah kalah dengan kualitas guru musik di yamaha,” katanya.
Sekali lagi, Ferdiansyah menegaskan bahwa Fraksi partai Golkar menyatakan FDS sebagai pilihan.
“Kita bilang pertama supaya ini jadi pilihan, tidak dipaksakan. Kedua, supaya bisa dikaji ulang kebermanfaatannya. Ketiga, apa sih targetnya. Jadi hrus sosialisasi atas kebijakan ini. Hrus dijelaskan targetnya apa, ukurannya apa, kemudian bentuk evaluasinya seperti apa. Ini kan belum jelas semua,” jelas Ferdiansyah.
“Itu sikap fraksi Golkar. Pilihan, dan harus dikaji ulang mendalam supaya targetnya, sasarannya, bentuknya gimana,” tambah dia.
Selain itu, lanjut Ferdiansyah, Kajian FDS juga harus holistik, menyeluruh dan integral. Semua aspek, kata dia, harus ditinjau, terkait aspek sosial, budaya, dan lainnya.
“Geografis gimana? Kan Indonesia enggak semuanya gampang. Yang di ujung-unung gimana? Di perkotaan pun juga tidak gampang. Misal, kalau sekolah di blok M rumahnya di pamulang, kalau pulang jam 4 atau 5 sampe rumah jam 7 itu apa tidak jadi masalah keamanan. Kalau wanita jadi kerisauan lagi bagi orang tua murid,” jelas dia.
Karena itu, FDS harus dikaji mendalam di semua aspek. Baik sosial, ekonomi, budaya, ekonomi dan keamanannya harus dihitung semua.
“Apa dampaknya lebih banyak manfaat apa mudorotnya ? Jadi ini pilihan saja,” pungas Ferdiansyah.
Laporan Nailin Insaroh
Artikel ini ditulis oleh:
