“Ada proyek pelabuhan yang sudah selesai dibangun tapi tidak bisa digunakan karena jalan yang menuju ke pelabuhan tersebut tidak tersedia,” ucapnya, tanpa menyebutkan proyek pelabuhan mana saja yang mangkrak.
Selain itu, kata Wahju, ada pula proyek yang sedang dibangun ternyata di atas tanah bermasalah sehingga saat pengerjaan selalu saja diganggu oleh masyarakat sekitar.
Dia mempertanyakan mengapa tak ada koordinasi antara pusat dan daerah, juga bagaimana koordinasi dengan kementerian atau instansi lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, gubernur, bupati, wali kota, dan aparat keamanan.
Wahju juga menemukan ada sejumlah kepala daerah yang sebelum proyek dibangun berjanji akan memberikan kemudahan akses infrastruktur, tapi di tengah jalan ternyara janji tersebut tak terwujud.
“Ini juga yang menyebabkan banyak proyek mangkrak karena tidak ada dukungan dari pemerintah setempat,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
