Kemenhub: Kereta Cepat Banyak Kendala, Diputuskan Tanpa Kajian

Jakarta, Aktual.com — Proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 142 Km dengan biaya USD5,5 miliar menemukan banyak kendala. Pasalnya tidak melalui penelitian terlebih dahulu dalam memutuskan kebijakan pembangunan tersebut.

Berdasarkan pengakuan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko, selama ini proses pembangunan kereta api di Indonesia dilakukan terlebih dahulu penelitian dari berbagai aspek.

Setelah mendapatkan kelengkapan data, antisipasi dampak lingkungan dan besaran estimasi biaya, baru kemudian diputuskan melakukan pembagunan.

Namun berbeda pengambilan keputusan dalam pembagunan Kereta Cepat, yang melakukan pengkajian dan rancangan desain dalam membangun, dilakukan sepenuhnya dari pihak kontraktor perusahaan asal Cina, sehingga rancangan tidak sesuai dengan kendala yang ada di lapangan.

“Selama ini pemerintah dulu yang melakukan penelitian dan membangun, sekarang dari pihak lain yang mengajukan desain dan membangun,” kata Hermanto Dwiatmoko di kantor Kementerian Perhubungan, Rabu, (3/1).

Adapun kendala yang dihadapi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku badan usaha penyelenggara kereta api cepat adalah belum memenuhi syarat konsesi.

Selain itu juga, berdasarkan surat kepala BMKG tanggal 27 Januari 2016, menyatakan bahwa jalur yang akan dilewati kereta cepat melintasi zona sesar atau patahan aktif sebagai sumber gempa.

Dengan demikian akan merombak struktur bagunan, rel, dan fasilitas keselamatan operasional, terhadap potensi gempa bumi. Selain itu akan mengganggu estimasi pembiayaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka