Jakarta, Aktual.com – Dunia kesehatan di Indonesia terhenyak saat polisi berhasil mengungkap kasus pemalsuan vaksin untuk balita yang sudah berlangsung belasan tahun. Kementerian Kesehatan pun diminta bertanggungjawab atas kasus ini. Kasus vaksin palsu yang baru baru ini terkuak, menunjukkan lemahnya tanggung-jawab pemerintahan, khususnya jajaran Kementerian Kesehatan.
“Pemalsuan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, tentu mengherankan kalau Kementerian Kesehatan tidak bisa mengendus soal ini,” ujar Pengamat ekonomi dan politik, Salamuddin Daeng di Jakarta, Rabu (29/6).
Menurutnya, vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai tindakan bio terorism yang keji. Saat ini pun Kemenkes dinilai tidak melakukan pengawasan dengan baik. Mungkin karena tidak mampu, mungkin juga melakukan pembiaran.
Kasus vaksin palsu adalah kegiatan bioterorism yang membahayakan yang dibiarkan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan meracuni jutaan anak anak hanya untuk uang. Ini adalah serangan nasional untuk menghancurkan generasi,” imbuhnya.
Menurut Salamuddin, Menteri Kesehatan di era Jokowi harus mundur dan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus bertanggungjawab.
“Dia sama sekali tidak bekerja. Selama ini Kementerian Kesehatan sangat bersemangat kalau mengurus soal rokok. Setiap hari mereka bicara rokok dan lupa akan tugas pokok dan fungsinya,” kecam Salamuddin.
Salamuddin meminta penegak hukum untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Karena tak menutup ini sebuah jejaring atau sindikat besar yang melibatkan banyak kalangan, termasuk juga ada kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan farmasi yang selama ini bersekutu dengan Kementrian Kesehatan.
Pemerintah juga harus mengumumkan secara resmi vaksin palsu ini apa kandungannya. Apakah kandungan itu berbahaya atau tidak, apa risikonya bagi anak anak yang sudah terpapar oleh virus ini.
“Sekarang ini kita tidak tahu apa yang saja dimasukkan ke dalam tubuh anak anak kita. Apakah virus atau bakteri macam apa yang terkandung dalam vaksin tersebut. Apakah itu palsu, apakah senjata biologi, apakah bakteri yang membahayakan, karena pemerintah selama ini ternyata tidak berperan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
