Jakarta, Aktual.com — Target penerimaan pajak yang dicantumkan dalam APBN 2016 sebesar Rp1.368 triliun akan sulit tercapai tanpa dukungan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti.
Astera, dalam seminar tentang Optimalisasi Penerimaan Perpajakan di Jakarta, Kamis (4/2) menjelaskan perkiraan sementara terdapat kekurangan sekitar Rp168 triliun yang diharapkan dapat ditutupi penerimaan dari “tax amnesty” dan revaluasi aset.
Jumlah Rp168 triliun tersebut berdasarkan perhitungan Astera dari target pajak nonmigas 2016 sebesar Rp1.318 triliun dan realisasi penerimaan pajak nonmigas pada 2015 sebesar Rp1.005 triliun, ditambah prediksi peningkatan penerimaan selama 2016.
“Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2016, penerimaan pajak akan menambah jumlah tersebut (Rp1.005 triliun) sebesar 10 persen menjadi Rp1.105 triliun,” kata Astera.
Kemudian, ujar Astera, upaya khusus (extra effort, akan menambah Rp50 triliun menjadi Rp1.155 triliun.
“Sehingga masih ada kekurangan Rp150 hingga Rp200 triliun, kita upayakan dengan ‘tax amnesty’, revaluasi aset,” ujarnya.
Mengutip data konsultan McKinsey, Astera mengatakan terdapat dana milik wajib pajak Indonesia di Singapura hingga Rp4.000 triliun.
Maka dari itu, kata Astera, potensi dana masuk yang bisa menaikkan penerimaan pajak ini perlu terus dikejar dengan percepatan pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
“Lagipula pada 2017 kita sudah adaptasi keterbukaan informasi dalam ‘Automatic Exchange of Information’ (AEOI),” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menilai skema pengampunan pajak memang terobosan yang tepat dilakukan pemerintah saat ini.
Dia memperkirakan terdapat dana Rp2.000 triliun yang akan terbuka dan pada tahun pertama akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp50 triliun.
Suryadi mengatakan skema penggantian sanksi pajak dengan tebusan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau “Tax Amnesty” akan mengkonversikan dana yang selama ini mengendap menjadi dana investasi.
Sebagaimana dalam naskah RUU Pengampunan Pajak, disebutkan wajib pajak perusahaan atau orang yang mengajukan permohonan pengampunan akan mendapat pengampunan dengan tarif tebusan dari dua hingga enam persen, tergantung periode waktu sepanjang 2016.
Pemerintah menargetkan pembahasan RUU ini bisa segera berlangsung dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) oleh badan legislatif DPR paling lambat pada semester I-2016.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
