Jakarta, Aktual.com — Kementerian Koperasi dan UKM berupaya agar produk-produk UKM bisa kompetitif dan bersaing di pasar ASEAN dengan memfasiliasi hak cipta, mempermudah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), serta membuka peluang pasar.
“Pemerintah berupaya menjaga eksistensi, kualitas, dan memperkenalkan produk UKM ke pasar ASEAN dan dunia,” ujar Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUKM, Meliadi Sembiring usai membuka ASEAN SME Expo 2015 di Yogyakarta, Kamis (5/11).
ASEAN SME Expo, lanjut Meliadi, bisa membuka peluang kemitraan dan membangun sinergitas antara UKM Indonesia dengan UKM dari negara-negara ASEAN lainnya.
“UKM Indonesia bisa membangun citra produk, memperluas jaringan usaha, mengetahui tren dan lifestyle produk-produk inovatif yang berdaya jual tinggi, serta mampu bersaing di pasar internasional, ”harapnya.
Pada saat yang sama, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN SME Working Group Meeting and Related Activities ke-37 yang dihadiri 10 perwakilan negara Asean.
“Workshop OECD membahas ketersediaan data dan statistik UKM dalam penentuan berbagai kebijakan berbasis data, yaitu berdasarkan policy ke evidencel data based policy dan tidak diambil berdasarkan agenda,” terangnya.
Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan Jepang, OECD, USAID/ACTI, dan ASEAN Business Advisory Council (BAC) terkait kerjasama pengembangan kebijakan dan pemberdayaan UKM ASEAN dengan lima topik utama perumusan ASEAN SMEWG Strategy Action Plan 2016-2025.
Pertama, peningkatan produktifitas, pemanfaatan teknologi, dan inovasi; Kedua, meningkatkan akses pembiayaan; Ketiga, meningkatkan akses pasar dan internasional; Keempat, mengembangkan kewirausahaan dan kapasitas SDM; Kelima, menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif.
“Kelima poin di atas, Indonesia dan Kamboja terpilih menjadi koordinator untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif,” katanya.
Tahun depan, 12 program aksi bakal dilaksanakan Indonesia dengan mengkoordinasikan untuk mengimplementasikan tujuh program di kawasan ASEAN. Sementara Kamboja sebanyak lima program aksi.
Ketujuh program itu, yaitu Pertama, mengidentifikasi program untuk mempromosikan usaha non formal menjadi usaha formal; Kedua, menyebarkan hasil identifikasi itu ke kalangan pemerintah dan swasta; Ketiga, menyelenggarakan workshop dan seminar terkait pendaftaran usaha secara formal; Keempat, mengidentifikasi pusat-pusat layanan pemberdayaan UKM.
Selain itu, Kelima, membuat daftar benchmarking untuk pendaftaran usaha UKM, Keenam, melakukan identifikasi model-model pendaftaran bisnis UKM secara online, ketujuh menyelenggarakan pelatihan bagi aparat pemerintah dalam menentukan kebutuhan kebijakan pemberdayaan UKM.
“Business matching sendiri dihadiri 50 peserta, terdiri dari pelaku UKM, perbankan dan praktisi, sehingga pelaku UKM di kawasan Asean bisa membangun kerjasama dalam berbagai bentuk termasuk joint venture,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
