Yogyakarta, Aktual.com – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menilai potensi konflik perebutan akses perairan Indonesia oleh dua kekuatan besar dunia semakin hari semakin meninggi.
Kasubdit Politik dan Keamanan Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemenlu RI, Pangeran Ibrani Situmorang menyebut China dan Amerika Serikat.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus jeli memainkan lobi di antara kedua negara raksasa itu, terlebih dengan slogan Poros Maritim Dunia yang digemborkan. Agar Indonesia tidak menjadi panggung ‘teater’ perang antara AS dan Tiongkok.
Hasrat China Menguasai Samudera Hindia
Dalam penjelasannya, Ibrani berpendapat, memanasnya hubungan Indonesia – China bukan hanya sebatas persoalan Laut China Timur dan Selatan. Penting untuk disoroti ‘hasrat’ China untuk menguasai Samudera Hindia.
“Ada kecenderungan Tiongkok ingin menjadikan area itu sebagai ‘the new chinese lands’ mereka,” ujar dia, di Yogyakarta, Jumat (20/5).
Kekhawatiran yang bukan isapan jempol. Ibrani membeberkan, tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat dengan gencarnya Tiongkok menancapkan pengaruh di Bangladesh, negara dengan teritorial strategis di kawasan Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan India.
Negeri Tirai Bambu juga memberi bantuan pembangunan pelabuhan di Bangladesh, termasuk pembelian kapal selam. Pergerakan yang membuat India dan Jepang meradang sebagai kompetitor utama di kawasan Asia.
Amerika Serikat Melibas Batas Negara
Sedangkan dengan Amerika Serikat, Indonesia juga punya persoalan terkait kedaulatan perairan. “Kita (Indonesia) juga punya isu dengan Amerika Serikat terkait Freedom of Navigation Program atau FNP mereka,” ungkap Ibrani.
Secara rutin, AS melakukan operasi untuk menentang dan keberatan dengan aturan-aturan yang dinilai membatasi pergerakan aset militer mereka di seluruh perairan internasional.
Kata Ibrani, Negeri Paman Sam menggunakan teori bahwa batasan-batasan perairan negara tidak ada, sehingga mereka dapat bebas melakukan apapun yang diinginkan.
Hal itu tampak dengan keberatan AS atas ketentuan ALKI (Alur Laut Kepulauan) Indonesia. Yakni hak lintas laut yang diberikan kepada negara lain ketika hendak melewati perairan kepulauan Indonesia.
Dengan adanya ALKI, kata dia, sementara ini AS harus rela menempuh perjalanan lebih panjang dengan menyusuri Laut Tiongkok Selatan dan Selat Malaka jika ingin menuju Samudera Hindia dari Samudera Pasifik. “Itu salah satu keberatan AS terhadap pengaturan ALKI kita,” ujar dia.
Adanya FNP AS ini diakuinya sangat berdampak strategis. Sebab jika AS bisa memotong jalur melalui perairan Indonesia, China pun bakal menuntut hal serupa. “Karena itu kita sudah melancarkan protes ke AS soal ini,” kata Ibrani.
Sambung dia, keberadaan pangkalan militer China di Kota Dilli Timor Leste pun harus terus diwaspadai, karena berdekatan dengan pangkalan militer AS yang berada di Darwin Australia. Kondisi itulah yang membuatnya khawatir Indonesia jadi ajang perseteruan dua raksasa.
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
