Jakarta, Aktual.com — Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga akan menyiapkan program pemberdayaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) baik sebelum berangkat dan setelah pulang dari nluar negeri, agar dapat menjadi pelaku usaha mandiri ketika kembali ke Tanah Air.
“Program pemberdayaan TKI ini untuk membantu meningkatkan kapasitas para TKI yang ada di luar negeri agar mereka bisa lebih mandiri ketika kembali ke Tanah Air,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemlu Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis (20/8).
Menurut Iqbal, program itu merupakan realisasi pertama dari hasil program “e-blusukan” yang dilakukan Presiden Joko Widodo, di mana ada permintaan pelatihan tentang cara berwirausaha dari para TKI di luar negeri, yang ingin kembali ke Indonesia dan tetap memiliki mata pencaharian.
“Ada permintaan dari para TKI untuk pelatihan tentang usaha, seperti di bidang peternakan dan pertanian, karena sebagian besar TKI berasal dari daerah,” katanya.
Program pelatihan yang akan diberikan pemerintah bagi para TKI itu juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor informal, terutama sebagai pelaksana rumah tangga (PLRT).
“Harapannya agar para TKI yang sudah kembali ke Indonesia tidak balik lagi untuk menjadi PLRT di luar negeri. Selain itu, Presiden terus mendorong pemulangan para TKI di luar negeri, khususnya yang sudah ‘overstayer’,” kata dia.
Sementara, Konsul Jenderal RI di Hong Kong Chalief Akbar mengatakan program pelatihan itu akan dilakukan pertama kali di Hong Kong, di mana pemerintah akan bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada untuk memberikan pelatihan wirausaha bagi para TKI di Hong Kong.
“Jadi, kita perlu mempersiapkan para pekerja migran yang masih bekerja di luar negeri, utnuk siap bekerja di negaranya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali bekerja sebagai PLRT,” ujar Chalief.
Artikel ini ditulis oleh:
