Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menilai tidak terlalu mempersoalkan mengenai penghapusan Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Industri Kreatif pada pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Namun, Kadin meminta agar ada suatu badan atau lembaga yang bisa menangani ekonomi dan kreatif tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri Kreatif, Budyarto Linggowiyono mengatakan di negara-negara maju Kementerian Ekonomi dan Industri Kreatif berdiri di bawah suatu kelembagaan.
“Di negara maju seperti Inggris, tidak masalah tidak ada Kementeriannya. Di Asia tidak ada Kementerian, tapi badan atau lembaganya ada,” ujar Budyarto di Menara Kadin Jakarta, Senin (17/11).
Lebih lanjut dikatakan Budyarto, pihaknya masih menggodok suatu format yang tepat bagi ekonomi dan industri kreatif yang sifatnya inklusif. Menurutnya pada Pemerintahan SBY penanganan industri kreatuf belum maksimal karena tidak menjangkau ke pelosok daerah di Indonesia.
“Ini menjadi hambatan, meski sudah dikeluarkan roadmap namun belum maksimal. Potensi Indonesia yang dibungkus kegiatan ekonomi kreatif baru 2006,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
