Jakarta, Aktual.co —Kementerian Sosial diminta segera verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab data BPS yang digunakan Kemensos dianggap sudah tidak aktual.
Disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, banyak masyarakat yang protes karena tidak masuk dalam data penerima Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang digawangi Kemensos.
“Saya kira hanya yang merasa layak menerima yang mau mengajukan protes,” kata Saleh, di Jakarta, Minggu (19/4).
Dengan munculnya masalah itu, dia yakin data yang digunakan Kemensos sudah tidak aktual. Mengingat data yang digunakan adalah data tahun 2011. 
Politisi PAN itu juga desak pemerintah sistematiskan pendataan kemiskinan di bawah satu kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Sosial. Sehingga data dapat dipertanggungjawabkan. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan pendataan kemiskinan adalah tanggung jawab Kemensos. Karena itu, data dari kementerian/lembaga lain sifatnya pendukung saja,” ujar dia.
Bila merujuk UU tersebut, lanjut dia, maka kementerian/lembaga lain tidak diperkenankan membuat data untuk menjadi acuan utama. Dia juga berpendapat pendataan lewat satu pintu  akan lebih murah, lebih praktis dan lebih mudah dikoordinasikan.
Selama ini, ucap dia, sumber data kemiskinan merujuk pada banyak lembaga. Seperti BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kemensos.
“Masing-masing lembaga memiliki indikator kemiskinan tersendiri. Akibatnya, data yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lain,” katanya.
Saleh meyakini Kemensos mampu memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan. Selain memiliki pengalaman dalam mengurus persoalan kemiskinan, Kemensos juga memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia.
Jaringan yang dimiliki tidak hanya pegawai Kemensos, tetapi juga para pendamping program, karang taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan ormas-ormas yang ada.
“Jaringan Kemensos harus dimaksimalkan fungsinya. Karena mereka ada di tengah masyarakat, tentu merekalah yang tahu siapa yang layak dibantu oleh negara,” tukasnya.
Hal tersebut akan berbeda dengan tim survei yang didatangkan dari ibu kota provinsi yang belum tentu mengetahui kondisi riil masyarakat, tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh: