“Kasihan deh (Jokowi) punya Menteri seperti ini,” katanya.
Ia menyebut, KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mencatat ada 940 petani dikriminalisasi selama Jokowi berkuasa. Ada yang dilaporkan polisi, ada yang sampai ke pengadilan, termasuk gugatan perdata yang saat ini dialami Yeka.
Dia menyebutkan apa yang dialami Yeka, meskipun bukan pidana namun gugatan tersebut bisa memiskinkan organisasi Pataka. Menariknya, kata Haris, surat pencabutan berkas itu dilakukan tanggal 2 Januari. Tetapi, di atas tanggal itu pihak Kementan sempat melakukan lobi-lobi kepada kliennya.
Lobi-lobi tersebut menurutnya meminta agar Yeka menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Pertanian.
“Kan lucu. Jadi diam-diam (mereka) cabut berkas, tapi si Yeka sebelum sidang diminta jangan hadir dan diminta untuk minta maaf. Mereka nggak bilang cabut berkas,” katanya.
Ke depan, lanjut Haris, kliennya yang tergabung dengan Agri Watch akan terus mendorong secara substasial agar Kementan bekerja dengan benar. Yakni menggunakan data-data yang benar, menyampaikan informasi yang benar, mengawal ketahanan dan juga kontrol soal pangan secara baik dan benar.
Artikel ini ditulis oleh:
