Jakarta, Aktual.com – Pemerintah diharapkan jangan sampai terlena terkait dengan fluktuasi harga minyak dunia, tetapi betul-betul perlu melaksanakan langkah mitigasi yang tepat agar tingkat harga yang ada tidak membebani masyarakat.
“Pemerintah selama ini terlena dengan rendahnya harga minyak dunia. Ironisnya, atas dasar itu pula subsidi energi lebih banyak dialokasikan kepada sektor non-energi, seperti infrastruktur,” kata Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar dalam rilis, Senin (26/2).
Menurut dia, kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi karena mitigasi pemerintah terhadap kenaikan International Crude Price (ICP) tidak maksimal.
Ia berpendapat, seharusnya saat tren produksi lifting minyak nasional terus menurun dan konsumsi publik semakin tinggi, seharusnya ada langkah terobosan.
Rofi juga mengingatkan bahwa berbagai pihak telah memperingatkan akan adanya potensi kenaikan harga minyak dunia yang dipengarui antara lain dari sisi teknis hingga nonteknis seperti kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang cenderung terus memanas.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah sudah seharusnya merumuskan formula dan strategi yang tepat dari setiap kenaikan angka ICP yang berkembang, serta secara efektif meningkatkan produksi migas nasional.
Ia menyatakan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi menunjukkan lemahnya instrumen yang dimiliki serta ketiadaan terobosan yang baik dalam membendung liberalisasi dalam sektor migas.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) merilis daftar harga BBM terbaru dengan mencatatkan kenaikan harga pada mayoritas nonsubsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite).
Berdasarkan laman resmi Pertamina, dalam tabel harga, jenis BBM Pertamax per liternya di wilayah Jakarta naik dari Rp8.600 menjadi Rp 8.900. Sementara Pertamax Turbo naik dari Rp9.600 menjadi Rp10.100.
Kemudian, untuk daftar harga Pertamina Dex dalam tabel resmi, naik dari sebelumnya Rp9.250 per liter menjadi Rp 10.000. Sedangkan untuk Dexlite naik dari sebelumnya RP 7.500 menjadi Rp 8.100.
Namun, untuk jenis BBM Pertalite, Premium dan Solar tidak mengalami perubahan harga. Data tersebut dilansir pada tanggal 24 Februari 2018, terakhir. Data memuat harga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
