Jakarta, Aktual.co — Direktur Energi Watch Mamit Setiawan menyebut kenaikan gas elpiji 12 kg ini harusnya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sebab, kenaikan gas tersebut seharusnya tidak begitu besar jika pemerintah turun tangan.
“Harusnya kenaikannya tidak sebesar ini. Pemerintah harusnya bisa menahan kenaikan hingga situasi yang pas. Kan masyarakat baru mengalami kenaikan BBM dan beras. Kalau untuk Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun ini engga tahu, semoga masih bisa ditahan,” ujar Mamit di Jakarta, Jumat (3/4).
Waktu pengumuman kenaikan gas Elpiji 12 kg pun dirasa kurang tepat karena masyarakat baru saja mengalami kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pokok.
Meski demikian, terkait sikap Pertamina yang menaikkan harga tanpa memberi sosialisi, Mamit menyebut ini sudah tepat dilakukan agar tidak terjadi migrasi besar-besaran dari gas 12kg ke gas 3kg sehingga tidak menimbulkan kelangkaan.
Namun, pemerintah semestinya adil dalam menentukan kenaikan harga sehingga perubahan harga gas elpiji dimasyarakat bisa stabil.
“Kenaikan inikan memang menyesuaikan harga pasar. Memang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi besar-besaran elpiji 3kg. Harusnya, kalau mau adil pemerintah harus mensubsidi elpiji 12 kg juga. Tapi itu kan engga dilakukan karena engga mungkin Pertamina bakal menanggung rugi besar. Elpijikan sudah menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus bisa menstabilitaskan harganya,”ujarnya.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi kembali menaikan harga jual gas elpiji non subsidi atau Elpiji 12 kilogram (Kg) pada April 2015. Adapun kenaikan harga tersebut berkisar Rp6.300 sampai Rp8.000 per tabung dan juga tergantung jauh dan dekatnya suatu daerah.
Sementara itu, alasan utama BUMN energi ini menaikan harga jual Elpiji 12 kg adalah harga CPA dan tentunya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pertaminapun berasalan agar para agen tidak menimbun untuk mencari keuntungan lebih.
Artikel ini ditulis oleh:
