Jakarta, Aktual.com – Kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga mencapai tiga kali lipat diduga untuk menutupi hutang luar negeri lantaran kekurangan anggaran infrastruktur. Sehubungan, dengan Defisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 yang diindikasikan semakin melebar dan tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengungkapkan, pihaknya pernah menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna terkait APBN 2017 tahun lalu.
“Ada 18 catatan kritis dan penting sebenarnya, kalau melihat catatannya mestinya PKS menolak anggaran 2017. Tapi karena ingin melihat kemaslahatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara maka kami menerima dengan catatan 18 itu,” ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).
“Salah satu catatannya bahwa RAPBN yang diajukan pemerintah tak masuk kriteria kredibilitas. Ketika itu tidak kredibel muncul persoalan-persoalan berikutnya,” tambah dia.
Selain itu, Jazuli juga mempersolakan manajemen pengelolaan anggaran. Pemerintah dinilainya belum mahir dalam menegelola postur anggaran jangka pendek maupun panjang. Sehingga, tidak bisa mengantisipasi gejala-gejala defisit.
“Anggaran harus dikelola dan di manage dengan bagus. Kalau setiap kurang uang ‘Mak minta duit mak’ itu mah anak kecil juga bisa.
Tetapi kan negara ini sebuah institusi besar yang di dalamnya ada orang hebat, maka dibutuhkan ketika membuat postur anggaran yang kredibel, pengelolaannya juga harus kredibel. Supaya enggak ada ‘gap-gap’ yang besar,” pungkas anggota Komisi I DPR ini.[Nailin In Saroh]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
