Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016). Rapat tersebut membahas masalah 1000 pasar.

Jakarta, Aktual.com – Pungutan liar yang marak terjadi dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia menjadi salah satu penyebab terhambat aliran investasi. Para investor rela merugi daripada harus memberikan pungli ke oknum-oknum pejabat negara di tanah air.

Begitu pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong saat memberikan pidato penutupan International Business Integrity Conference (IBIC), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/11).

“Infrastruktur bagus, perpajakan atraktif namun korupsi masih banyak, pemodal jadi malas. Contoh dulu sebelum saya menjadi Kepala BPKM, selalu membuat indeks komitmen investasi. Setelah saya masuk, saya bilang indeks itu lupakan saja, sebab hanya 19 peren data itu yang direalisasikan,” papar Thomas.

Kondisi ini menurutnya jelas tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah membutuhkan modal besar untuk menunjukan program perbaikan infrastruktur, keamanan, dan pajak.

Selain itu, situasi ini juga mengakibatkan para investor mengundurkan diri. Ironinya, para investor itu ‘kabur’ setelah mengajukan perinzinan investasi tahap pertama.

“Sekarang kita fokus ke realisasi investasi. Namun, masih ada yang mengundurkan diri. Ketika sudah mengajukan izin prinsip dan mengugurkan diri ketika harus ngurus izin lain,” sesalnya.

Maka dari itu, kegiatan IBIC yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, diakui mantan Menteri Perdagangan ini bahwa tak mudah mencegah korupsi di sektor swasta.

Di sisi lain, Thomas optimis pelaku bisnis yang berintegritas dapat terwujud. “Kondisi (korupsi) ini merupakan budaya dan saya pun harus mengaku ini perilaku yang membudaya. Maka kita harus akhiri dengan cepat,” harapnya.

*M Zhacky Kusumo

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS