Jambi, aktual.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa akselerasi sertifikasi halal yang digulirkan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan hal itu dalam Public Hearing Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) se-provinsi Jambi.
“Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha khususnya UMK, sebagai bentuk jaminan kehalalan sekaligus menjadi nilai tambah bagi produk agar berdaya saing tinggi. Karenanya akselerasi sertifikasi halal yang kita jalankan dengan target 10 juta sertifikat halal ini, sangat penting dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ungkap Aqil Irham di Jambi, Kamis (17/3) kemarin.
Untuk mewujudkan program percepatan sertifikasi halal tersebut, BPJPH terus melakukan sejumlah upaya. Diantaranya dengan menyiapkan pendamping PPH yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMK.
“Kita targetkan untuk menyiapkan 100.000 tenaga pendamping PPH melalui training of trainer (ToT) Pendamping PPH bagi sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK melalui mekanisme pernyataan pelaku UMK atau self declare. Untuk itu maka BPJPH terus melakukan koordinasi untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di wilayah masing-masing,” sambungnya.
Rakor dan Public Hearing Temu Konsultasi Pendamping PPH di provinsi Jambi dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris. Hadir Kepala Kanwil Kemenag Jambi Zoztafia, para Bupati dan Walikota se-provinsi Jambi, dan para Kepala Dinas terkait. Hadir pula perwakilan dari sejumlah Universitas di Jambi, Majelis Ulama Indonesia provinsi Jambi, Badan POM, Bank Indonesia, Bank 9 Jambi, Kemenag Kota/Kabupaten, dan para pelaku usaha.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
