Jakarta, Aktual.com – Mantan Wakil Gubernur DKI, Prijanto, mengkritisi buruknya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di ibukota dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran.
Padahal, katanya, tugas dan tanggung jawab kepala daerah adalah mensejahterakan masyarakatnya, bukan dengan memperindah kota dengan taman-taman.
“Cek di data statistik DKI, apakah kemiskinan turun atau bertambah? Yang saya dengar, saya baca di Aktual, dalam tiga tahun meningkat,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6).
Mantan Asten KSAD ini juga menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, pos tersebut cenderung dibiayai dari pihak swasta, baik memakai uang denda koefisien luas bangunan (KLB), kontribusi, atau bentuk lainnya.
Padahal, dalam undang-undanga ditegaskan, alokasi anggaran guna pembangunam infrastruktur dimaksudkan memperkuat roda perekonomian. “Tapi, kalau nilainya kecil, apakah memberikan yang baik?” tanya dia.
Karenanya, Pak Pri, nama sapanya, meminta masyarakat mengawasi pengalokasian sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang muncul akibat tidak maksimalnya penyerapan.
Dia menginginkan dana itu tidak dialokasikan ke badan usaha milik daerah (BUMD). “Itu harus disorot, untuk apa? Karena ada aturannya,” pungkasnya. (Fatah)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
