Jayapura, Aktual.com – Para kepala suku raja dari tujuh wilayah adat di Papua akan menggelar musyawarah besar (Mubes) pertama. Acara yang akan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat itu rencananya akan digelar bulan November 2015.
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) kepala-kepala suku raja 7 wilayah adat Papua Agustinus Donel Ohee mengaku sudah mendapat dukungan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan untuk menyelenggarakan Mubes.
“Pada Jumat pekan kemarin saya didampingi Prof Dr Subur Budi Santoso dan Prof Dr Ir Hiras Tobing sebagai pendamping dan penasehat Bamus diterima oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di VIP Room Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur terkait rencana tersebut,” kata Agustinus di Kota Jayapura, Papua, Rabu (7/10) malam.
Di pertemuan itu, selain meminta dukungan dan arahan Luhut, mereka juga berharap acara bisa dibuka Presiden Joko Widodo.
“Saat itu, saya juga memaparkan rencana, visi, misi dan program kegiatan kepada Menkopolhukam bahwa dalam Mubes itu, masyarakat adat ingin mendengar langsung dari Pemerintah Pusat terkait program dan rencana pembangunan di Papua seperti apa,” kata dia.
Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat adat berharap agar ke depan mereka dapat mengerti dan tahu apa sesungguhnya rencana dan kebijakan dari Pemerintah Pusat selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua.
“Sehingga ke depan ada sinergi yang baik agar target dan tujuan pembangunan tersebut bisa didukung oleh semua pihak di Papua dalam kerangka Otonomi Khusus,” katanya.
Dengan demikian, kata Ohee, apa yang akan diputuskan dalam mubes pertama itu nanti adalah betul-betul sebuah keputusan untuk semua kepentingan orang Papua dengan adil dan terbuka.
“Sudah cukup Papua selalu dijadikan komoditas politik untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sudah saatnya masyarakat adat Papua terlibat secara aktif dalam membangun dirinya sendiri dalam bingkai NKRI,” katanya.
Pada momentum itu, lanjut Ohee, Mekopolhukam juga meminta kepadanya agar Bamus kepala-kepala suku raja 7 wilayah adat Papua jangan menjadi lembaga yang hanya membawa masalah tetapi kalau bisa berkontribusi secara nyata betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat Papua.
“Jangan setelah dapat uang dan bantuan sibuk urus kepentingan pribadi dan politik. Di Papua sudah banyak masalah jangan bikin masalah lagi Pemerintah Pusat selalu dibuat bingung dengan banyak tuntutan dan keinginan,” kata Ohee mengutip pernyataan Menkopolhukam.
“Kalau Bamus kepala suku 7 wilayah adat Papua bisa berperan membantu pemerintah ikut menyelesaikan masalah Papua Menkopolhukam akan dukung Bamus,” katanya.
Ohee juga menambahkan Menkopolhukam berharap Bamus harus bersinergi dengan semua elemen masyarakat adat dan kalau bisa menjadi payung untuk semua elemen masyarakat adat di Papua.
Artikel ini ditulis oleh:
