Kepengurusan Gabungan Munas Bali dan Ancol Diserahkan ke Kemenkum HAM

Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham Senin (4/4) mendatangi gedung Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan dia untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali.

Usai pertemuan dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Idrus menyatakan pengajuan ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung pada 29 Februari 2016, yang mengesahkan kepengurusan Munas Bali.

“Saya serahkan komposisi Partai Golkar hasil rekonsiliasi dari keseluruhan yang ada. Saya serahkan komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah mengakomodasi kader Golkar yang ada di (pengurus hasil Munas) Ancol,” ujar Idrus.

Dia menyebutkan, dari 95 nama yang diajukan Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono dan Sekjen Golkar Munas Ancol Zainudin Amali terdapat 70 nama, yang menjadi pengurus Golkar hasil rekonsiliasi ini.

“Ya kalau kita lihat dari kepengurusan semuanya itu seluruhnya ada 334 ya termasuk 70 dari pak Agung dan pak Amali ya jadi sekitar 20 persen saya kira (yang menjadi pengurus). (dari) Sekitar 334 anggota, kita masukan ada 70 yang kita selektif. Jadi saya kira ini betul-betul cerminan rekonsiliasi.”

Dengan penyerahan kepengurusan ini, Idrus berharap Menkum HAM dapat segera menerbitkan SK tentang pengesahan Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah rekonsiliasi. Menurut Idrus, seluruh persoalan Partai Golkar telah tuntas baik secara politik maupun hukum.

“Sehingga tidak alasan lagi untuk tidak sepakat dan memang pak Menteri memberikan jaminan akan cepat segera mengeluarkan suratnya untuk pengesahan kepengurusan yang ada.”

SK ini, tutur Idrus, akan menjadi dasar bagi Golkar menggelar Munaslub pada 7 Mei 2016 mendatang. “Presiden Jokowi akan hadir membuka pertemuan Munaslub ini. Nanti tempatnya akan dinicarakan rapat pleno DPP golkar yang direncanakan Kamis akan datang.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu