Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian Koordinator Perekonomian akan mempromosikan potensi investasi di provinsi itu ke Provinsi Shandong, Tiongkok.
“Kami menerima surat dari Kemenko Perekonomian yang mengundang Gubernur Kepri untuk mempromosikan kesempatan berinvestasi di Kepri. Untuk promosi di Shandong,” kata Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana di Batam, Kepri, Selasa (10/11).
Beberapa peluang investasi yang akan dipromosikan ke Shandong antara lain potensi kelautan, wisata bahari, wisata olahraga, pengembangan industri logam dan elektronik serta investasi pangan non beras.
Kepri yang 96 persen wilayahnya adalah lautan potensial untuk dikembangkan dari berbagai sisi, antara lain potensi ikan, kekayaan mineral di dalamnya, hingga potensi wisata.
Gubernur meminta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun program yang akan dibawa ke Shandong pada 21-25 November 2015.
Selain itu, Gubernur juga memberitahukan kepada asosiasi-asosiasi pengusaha untuk menyiapkan ide yang akan ditawarkan ke Shandong.
“Asosiasi supaya mempersiapkan ide, agar yang disampaikan ke Kemenko,” kata pria yang juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Di Tiongkok juga, Gubernur akan menindaklanjuti peluang usaha yang pernah ditawarkannya kepada sejumlah pengusaha Negeri Tirai Bambu itu.
Dalam sebuah pertemuan asosiasi pengusaha Tiongkok, Gubernur menantang untuk membuat investasi konkret di Kepri, bukan sekedar kumpul-kumpul arisan.
“Nanti, saya bahas di sana. Riilnya nanti setelah kembali dari Tiongkok,” kata dia.
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut mengerahkan tujuh Kapal Perang RI (KRI) untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
“Ini merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh TNI AL untuk menjaga perairan Natuna. Terlebih, di kawasan Natuna sering terjadi ‘illegal fishing’,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI M Zainudin ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu.
Ia pun membantah pengerahan tujuh kapal perang milik TNI AL itu untuk mengantisipasi memanasnya Laut China Selatan.
“Kita tidak ada konflik terkait Laut China Selatan. Kita hanya menjaga kedaulatan dan pertahanan NKRI,” jelasnya.
Menurut dia, tujuh KRI yang dikerahkan itu tidak seluruhnya berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau, namun secara bergiliran melakukan operasi atau patroli.
“Tiga KRI standby di perairan Natuna, sementara empat KRI lainnya berada di pangkalan Tanjung Uban. Mereka secara bergiliran melakukan patroli,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, TNI AL selalu melakukan patroli setiap harinya, baik di wilayah Timur maupun di wilayah Barat dengan jumlah KRI sekitar 40 kapal lebih.
“Di wilayah Indonesia Timur kita kerahkan sebanyak 20 kapal lebih untuk menjaga wilayah Ambalat, Laut Arafuru dan lainnya. Di wilayah Indonesia bagian Barat, kita juga mengerahkan 20 kapal, seperti Selat Malaka, Laut Natuna dan lainnya,” katanya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, pengerahan tujuh KRI ke perairan Natuna untuk melakukan patroli.
“Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerja sama bersama tetangga, patroli koordinasi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
