Kerap Jadi Beban, Menkeu Sindir BLU Jangan Terus Bebani APBN

Jakarta, Aktual.com – Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki oleh banyak Kementerian/Lembaga (K/L) memang harus terus meningkatkan kinerja pelayanannnya untuk kepentingan publik.

Namun begitu, secara bisnis BLU juga harus dikelola dengan baik, sehingga bisa memiliki posisi keuangan yang sehat. Dan pada akhirnya, BLU itu tak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bagi saya, BLU itu intinya ada dua, yaitu masyarakat senang dengan layanan yang baik dan Menkeu senang karena tidak terus meminta anggaran. Karena BLU-nya dikelola dengan baik,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Koordinasi BLU 2016, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (22/11).

Untuk itu, menurut Menkeu, pihak pengelola BLU terutama dari K/L mesti terus mengevaluasi terkait kualitas pelayanan publik dan kinerja BLU.

“Karena aset yang dikelola BLU adalah aset negara, dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Itu yang harus diingat,” jelas Sri Mulyani.

Dia menegaskan, selain masalah pelayanan, pengelola BLU juga diminta agar BLU itu menetapkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

“Makanya BLU harus bisa kelola dengan baik terhadap aset-asetnya itu. Apalagi memang kinerja BLU sendiri ditentukan oleh K/L yang merupakan orang tua teknisnya. Mereka yang punya kompetensi dan tanggung jawab untuk menggenjot kombinasi antara layanan umum serta dari sisi governance-nya,” paparnya.

Maka dalam konteks ini, kata dia, pengelolaan BLU harus lebih efisien dan akuntabel. Apalagi BLU itu memiliki aset yang banyak. Salah satu BLU yang besar adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang dikelola Kementerian Pertahanan.

“Presiden tadi pagi sudah minta untuk memperbaiki kinerja BLU. Dengan meningkatkan layanan umum dan pengelolaan aset secara efisien dan akuntabel itu,” jelas dia.

Menurutnya, sebagai aset yang dimiliki publik, maka naluri pengelolaanya memang harus terus mengoptimalkan pelayanan publik atau pelanggannya. Namun sayangnya, selama ini masih ada asumsi, bahwa karena milik publik maka terkesan dikelola dengan asal-asalan.

“Kalau itu punya publik, maka ada DNA untuk melayani publik. Tapi jangan hilangkan semangat memiliki atau ke’saya’annya, sehingga bisa bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik,” tegasnya.

“Jangan sampai berpikir, ga apa-apa BLU-nys rugi, toh nanti tinggal minta anggaran ke Menkeu. Jadi selalu tergantung sama APBN,” cetus Menkeu.

(Laporan: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka