Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi diminta tak hanya diam terkait kontroversi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, pembangunan proyek yang memakan biaya triliunan rupiah itu dirundung persoalan.
“Presiden tidak boleh diam saja. Kalau tidak, publik hanya bisa menduga-duga bahwa ini ada semacam ‘conspiracy of silent’ dalam tubuh eksekutif,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Jakarta, Selasa (2/2).
Menurutnya, proyek ini sudah bermasalah sejak awal, saat China ditunjuk selaku pemenang tender. Proyek dibiayai dengan utang sebesar USD5,5 miliar.
Selain itu, izin dari kemenhub belum keluar. Ditambah lagi belum dibebaskannya lahan seluas lebih dari 600 hektar.
Alangkah baiknya, kata Fahri, jika Menteri BUMN Rini Soemarno mengundurkan diri sebelum Jokowi mengambil tindakan.
“Menteri-menteri yang bersangkutan perlu ditegur atau dipecat karena ini melanggar asas profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pejabat publik,”
“Kalau ini terjadi di Jepang atau Korea, menteri yang bersangkutan tunduk berkali-kali, minta maaf, mengundurkan diri,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
