Jakarta, Aktual.com — Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 142 Km dengan biaya USD5,5 miliar adalah kebijakan yang tidak bijak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, proyek tersebut sangat tidak berkeadilan dalam pemerataan pembangunan serta melukai perasaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat diluar pulau Jawa.
Pengamat trasportasi, Darmaningtyas merasa heran dengan tingkah Jokowi. Seharusnya konsep pembangunan infrastruktur yang dipercepat adalah pembangunan di luar pulau Jawa, agar terjadi keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Akan tetapi anehnya Perpres proyek strategis pembangunan sangat jelas memprioritaskan pulau Jawa.
“Kalau kita lihat di perpres proyek strategis pemerintah, sangat jelas Jawa menjadi prioritas, padahal di luar Jawa sana, rakyat merayakan dengan tidur di jalan karena jalannya baru di aspal, bayangkan kesenjangan kita di Indonesia sebegitu rupa. Saya orang Jawa, tapi hati nurani saya tidak rela membiarkan pembangunan yang tidak berkeadilan,” cetusnya di Jakarta, Kamis (11/2).
Lebih lanjut menurutnya, daripada membangun kereta cepat, lebih baik Presiden konsisten membagun tol laut agar transportasi lancar. Dia menceritakan bahwa setiap tahun banyak kapal antar pulau tidak berlayar akibat cuaca buruk.
Maka dari itu, dibutuhkan kapal yang lebih besar agar memungkinkan tidak terhambat akibat gangguan cuaca buruk. Dia memaparkan, jika cuaca memburuk hingga mengakibatkan kapal tidak berlayar, maka mengganggu sirkulasi ekonomi.
Disisi lain katanya, pembiayaan pembangunan tersebut dilakukan dengan dana pinjaman, dengan demikian yang menanggung beban utang adalah rakyat seluruh Indonesia, padahal yang menikmati hanya penduduk di pulau Jawa.
“Coba, adilnya dimana, karena ini ngutang, yang menanggung orang seluruh Indonesia tapi yang nikmati orang di Jawa,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
