Jakarta, Aktual.com — Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok SkyKhadafi, mengaku kecewa dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa pembangunan mega proyek kereta cepat, bukan bertujuan memprioritaskan penumpang.
Diketahui motif pembangunan yang mengunakan dana hutang tersebut, bertujuan pengembangan properti pada sejumlah wilayah yang akan dilalui kereta cepat tersebut.
“Bikin kebijakan itu seharusnya diperuntuk bagi semua rakyat, kalau hanya diperuntuk pengembang properti saja, dan harus utang sampai 70 triliun, ini namanya kebijakan yang tidak adil dan itu keenakan bagi segelentir orang orang kaya di bisnis properti,” kesal Ucok, Minggu (28/2).
Lebih lanjut tukas Ucok, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi lebih membela kepentingan orang orang kaya yang berbisnis di properti.
“Kalau mau mengembangkan aspek wilayah, jangan pakai fasilitas negara seperti memakai lahan PTPN, atau berutang sampai 7 triliun. Suruh saja, pengembang properti pakai duit sendiri, dan bangun kereta cepat sendiri dan bappenas hanya kasih regurasi,” tandasnya.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki misi yang berbeda dibandingkan dengan kereta biasa.
“Kalau kereta cepat itu beda lagi misinya, kereta cepat ini kan sebagai pengungkit, sebagai ‘key driver’ untuk pengembangan wilayah. Kalau yang itu kan (kereta biasa) bicaranya penumpang,” ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (27/2).
Menurut Bambang, banyak orang terkadang salah menilai tujuan dari proyek kereta cepat tersebut. Ia mengatakan, ada keuntungan yang lebih besar terhadap pengembangan wilayah di sekitarnya.
“Jadi tidak bisa ‘apple to apple’. Misinya beda, kalau kereta biasa angkut penumpang, kalau kereta cepat lebih ke aspek wilayah,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Nebby
