Jakarta, Aktual.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menghitung, jika proyek kereta cepat jadi direalisasikan, per harinya pemerintah harus membayar hutang Rp8,2 miliar.
Sekjen FITRA Yeni Sucipto yakin pemerintah bakal ‘kedodoran’ membayar hutan sebesar itu tiap harinya.
Di Kantor Sekretaris Nasional Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (15/2), Yeni membeberkan, ketidakmampuan tersebut berdasarkan perhitungan manajemen kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap target pendapatan per harinya.
Per harinya, kereta cepat ditargetkan meraup 12.000 penumpang, dengan harga tiket Rp225 ribu. Artinya pendapatan per harinya sekitar Rp2,7 miliar atau kurang dari Rp3 miliar. Artinya pihak manajemen bakal defisit Rp5 miliar lebih per hari.
Nah, defisit Rp5 miliar ini siapa yang menanggung? Yeni menjawab, “Pasti negara yang subsidi.”
Jika tidak begitu, saham empat BUMN yakni PT Waskita, PT Jasa Marga, PT KAI dan PT Perkebunan Nusantara bakal terancam oleh dominasi Tiongkok. Sebab empat BUMN itu masuk dalam konsorsium di proses hutang ke Tiongkok.
“Artinya, kereta cepat rugikan negara. Ngga berkontribusi pada pemasukan APBN. Justru akan menyunat subsidi untuk kesehatan dan pendidikan. Karena justru memberi subsidi ke situ (kereta cepat),” imbuhnya.
Dengan tegas Yeni pun mengatakan proyek yang digarap Menteri BUMN Rini Soemarno tidak layak dilanjutkan. Karena menjadikan negara berhutang Rp3 triliuun per tahunnya. Padahal di luar itu saja, hutang negara sudah bertumpuk. “Kita sudah banyak hutang. APBN kita tiap tahunnya sudah berhutang Rp 60 triliiun,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
