Jakarta, Aktual.com – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja sama penempatan pekerja dengan Pemerintah Kamboja.
“Kerja di Kamboja adalah ilegal. Kami tidak ingin masyarakat tertipu janji gaji besar, tetapi akhirnya dieksploitasi, jadi korban kekerasan, bahkan meninggal dunia,” tegas Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, Jumat (22/8).
Peringatan keras ini mencuat setelah kasus memilukan menimpa Nazwa Aliya (19), pekerja migran asal Sumatera Utara yang wafat di Kamboja.
Karding menegaskan, tragedi itu harus menjadi yang terakhir. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap iming-iming gaji tinggi dari oknum tidak bertanggung jawab, khususnya melalui media sosial.
“Indikasi penipuan bisa mudah dikenali. Tawaran kerja yang mengatasnamakan lowongan resmi di Kamboja umumnya berkedok formal, padahal ujung-ujungnya ilegal,” tandasnya.
Menurut Karding, hanya pekerja migran resmi yang dijamin keselamatan dan hak hukumnya. Lewat jalur legal, mereka terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI) sehingga mudah dipantau pemerintah bila timbul masalah di negara tujuan.
Pemerintah kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh untuk memulangkan jenazah Nazwa ke Tanah Air.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga angkat suara. Ia menegaskan pentingnya masyarakat mematuhi prosedur legal bila ingin bekerja di luar negeri.
“Kita berupaya memastikan masyarakat berangkat dengan dokumen legal. Semua harus sesuai aturan agar tidak ada lagi korban seperti Nazwa,” ujar Bobby.
Sebagai langkah pencegahan, Bobby menyiapkan sebuah gedung khusus di Sumut untuk pelatihan dan pembekalan calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.
“Gedung sudah siap, tinggal dimanfaatkan agar masyarakat bisa berangkat dengan jalur resmi,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
