Jakarta, aktual.com – Pemerintah melalui Special Purpose Vehicle (SPV) Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, secara resmi menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia untuk pembiayaan eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku, dan Toka Tindung, Sulawesi Utara pada September 2025.
Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Senin, (16/2).
Menanggapi kerja sama tersebut, Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhma, menilai langkah itu mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan entitas bisnis yang berakar di Israel.
Ia menyebut PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan anak perusahaan yang dikendalikan oleh Ormat Technologies, perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.
Zulfikar menyoroti posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta konsisten menyuarakan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri Palestina. Namun menurutnya, keterlibatan ekonomi dalam skala besar membawa konsekuensi politik.
“Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan,” kata Zulfikar Rakhma, seperti dikutip dalam laman middleeastmonitor, Senin (16/2).
Ia memaparkan dua risiko utama dari kebijakan tersebut, yakni potensi melemahnya posisi politik Indonesia terhadap Palestina serta meningkatnya tekanan industri terhadap wilayah yang secara ekologis dinilai rentan.
Menurutnya, risiko lingkungan juga patut diperhatikan. Ia menyebut sejumlah proyek yang terafiliasi dengan Ormat Technologies di Indonesia sebelumnya memicu gangguan ekosistem dan berdampak pada komunitas setempat.
Di sisi lain, Zulfikar menilai Indonesia selama ini menempatkan diri sebagai pembela konsisten hak-hak Palestina, dan sikap itu telah menjadi bagian dari identitas internasional negara.
Dalam konteks tersebut, ia memandang keterlibatan dalam proyek yang terkait dengan perusahaan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi Israel bertentangan dengan posisi tersebut.
“Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah. Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia,” bebernya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan PT Ormat Geothermal Indonesia bukan sekadar pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi.
“Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh itu pada tekanan ekologis tambahan,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
