Jakarta, Aktual.co —Tak terima aliran listrik sejumlah gedung instansinya diputus Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemprov DKI balik mengancam. Yakni akan menarik uang retribusi di pemasangan gardu listrik baru milik PLN di sejumlah lahan milik Pemprov DKI.
“Kalau dia (PLN) memohon sama saya dia mau pasang gardu untuk kepentingan umum ya saya akan tarik uang. Kantor walikota dan puskesmas aja yang untuk kepentingan umum mereka berani cabut tanpa ada toleransi,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono, dengan nada kesal, di Balai Kota DKI, Senin (22/12).
Ditegaskannya, penarikan retribusi di tiap pemasangan gardu baru milik PLN akan dimulai tahun 2015. “Gardu baru aja, yang lama biar aja.”
Heru menyayangkan kebijakan PLN untuk memutus aliran listrik ke sejumlah gedung instansi pemprov DKI. Seharusnya PLN bisa memberi keringanan, karena gedung-gedung yang diputus aliran adalah gedung untuk pelayanan publik.
Lagipula, kata Heru, pihak Pemprov DKI pun sebelumnya sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan. Yakni dengan mengirim surat ke PLN. Namun tidak ada tanggapan.
Heru juga mengaku sudah meminta keringanan agar pembayaran bisa dilakukan di Januari mendatang. “Saya selaku BPKD mau percepat lah. Kita gak mau nunggak-nunggak karena anggaran gak cukup,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
