Jakarta, Aktual.com — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan ketergantungan ekspor Indonesia terhadap barang mentah, memperburuk kondisi perekonomian sehingga memperbesar potensi krisis.
“Terlalu tergantungnya ekspor Indonesia akan barang mentah yang nilai tambah atau added vaulue-nya rendah berkontribusi memperburuk kondisi perekonomian,” kata peneliti ekonomi INDEF Dzulfian Syafrian di Jakarta, Sabtu (4/10).
Hal tersebut, dikatakan oleh Dzulfian setelah diskusi bisnis dan ekonomi Politik yang digelar INDEF bertajuk ‘Rupiah Tersungkur, Paket Ekonomi Meluncur’ di kantor Indef Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.
Kontribusi memburuknya perekonomian tersebut, dari ekspor terfokus pada barang mentah karena sangat rentan dan terpengaruh harga komoditas di pasar dan permintaan internasional.
“Hal ini juga diperparah karena ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditas barang mentah dengan jumlah lebih dari 40 persen dari total ekspor,” ujarnya.
Seharusnya, dia menekankan ekspor Indonesia yang dari komoditas barang mentah bisa dikurangi dan menambah ekspor barang jadinya, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh harga pasar dan permintaan internasional.
Selain terlalu tergantungnya pada ekspor bahan mentah, penarikan modal atau capoital outflow juga menjadi penyebab memburuknya perekonomian. Penarikan modal tersebut disebabkan oleh rencana bank sentral Amerika (The Fed) untuk menaikan suku bunganya (Fed Rate).
“Penarikan itu tidak dapat dicegah karena 30 persen utang luar negeri swasta adalah berjangka pendek. Akibatnya investasi menurun dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga tidak dapat dicegah,” ujarnya.
Memburuknya perekonomian tersebut juga disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran akibat merosotnya kepercayaan dan ekspektasi pasar atau masyarakat pada pemerintah yang hingga 25 September 2015 baru di angka 47 persen.
“Selain itu buruknya pengendalian harga juga berkontribusi dalam memburuknya perekonomian yang akibatnya inflasi tidak terkendali karena daya beli masyarakat juga menurun. Semua hal tersebut harus jadi perhatian pemerintah, mungtkin beberapa diantaranya bisa dimasukan pada kebijakan paket III sehingga mereduksi potensi krisis,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
