Batang, Aktual.com – Pemerintah Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, meminta aparatur pemerintah baik pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polri mampu mengantisipasi adanya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Nasikhin, di Batang, Jumat (7/10), mengatakan, untuk menjaga situasi tetap kondusif maka aparatur pemerintah harus bisa menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada.
“PNS maupun TNI/Polri, kami nilai menjadi salah satu kunci penting yang menentukan kondusifitas Pilkada Batang karena ketidaknetralan aparatur akan memicu suhu politik memanas,” katanya.
Menurut dia, jika aparatur seperti PNS bisa menjaga netralitasnya maka itu sudah mengurangi potensi konflik pilkada karena ketidaknetralan birokrasi dalam pesta demokrasi itu akan memancing protes dan kecemburuan pihak yang dirugikan.
“Kondusivitas daerah itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan diupayakan bersama. Oleh karena itu, sebagai aparatur negara, PNS maupun TNI/Polri harus netral agar kedudukannya bisa mengayomi semua pihak,” katanya.
Sinergisitas antar instansi ini sangat diperlukan guna mengantisipasi setiap potensi yang muncul dan menjadi kerawanan konflik sosial.
Merujuk data Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lanjut Nasikhin, Kabupaten Batang masuk dalam kategori paling rendah potensinya. Meski demikian, IKP tidak bisa dijadikan jaminan sepenuhnya bahwa Pilkada di Kabupaten Batang akan berlangsung aman.
“Indeks itu tidak memberikan jaminan apa pun terhadap prosesi pilkada yang akan digelar 15 Februari 2017,” demikian Nasikhin.
(Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
