Jakarta, Aktual.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan pembagian bantuan sosial (bansos) dilakukan setelah Pemilu 2024, tepatnya pada minggu ketiga Februari. Hal ini bertujuan untuk menghindari persepsi bahwa bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Kalau ingin konsisten agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat berdampak maksimal untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang pilpres, sebaiknya bansos disalurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024,” kata Said di Jakarta, Selasa (30/1).
Politisi PDI-P itu menilai pemberian bansos pada kuartal I-2024 setelah pemilu lebih tepat dilakukan mengingat intensitas curah hujan tinggi dan musim panen yang akan datang.
Said Abdullah juga memperingatkan agar pembagian bansos tetap mengacu pada fungsi program tersebut yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.
“Saya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus dan diberikan setiap tiga bulan, namun alokasinya harus tepat. Jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bansos merupakan instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.” tutur Sri Mulyani.
Dia menekankan bahwa mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
