Jakarta, Aktual.com – Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), telah mengonfirmasi bahwa proses seleksi anggota Bawaslu di Papua telah dilakukan melalui serangkaian tahap yang ketat dan komprehensif.
“(Seleksi anggota Bawaslu) Sudah diperketat sebenarnya,” kata Bagja di Jakarta, Rabu (23/8).
Menurut Bagja, kondisi Papua telah dikategorikan sebagai wilayah yang sangat rawan. Oleh karena itu, Bawaslu RI telah menerima peringatan untuk lebih memperhatikan Papua, pulau yang terletak di ujung timur Indonesia.
Penegasan ini muncul menyusul laporan bahwa GT, seorang Anggota Bawaslu Papua Tengah berusia 30 tahun, diduga memiliki simpati terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB). GT sebelumnya telah dilantik sebagai Anggota Bawaslu Puncak pada tanggal 19 Agustus.
Bagja menambahkan, “Kami membicarakan Papua karena kami telah diingatkan sejak awal untuk lebih memperhatikan hal-hal seperti ini.”
Bagja juga menjelaskan bahwa proses seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota melibatkan serangkaian tes. Pertama, calon anggota harus menghadapi Tes Bantuan Komputer (Computer Assisted Test atau CAT).
Dalam tes ini, terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Jika seseorang berhasil lulus dalam tes CAT, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap wawasan kebangsaan.
“Jika seseorang lolos dalam tes wawasan kebangsaan dengan melewati batas nilai ambang (passing grade), itu menunjukkan bahwa mereka memahaminya dengan baik,” tambah Bagja.
Tahap kedua melibatkan tes kesehatan fisik dan mental. Tahap ketiga melibatkan wawancara dengan tim seleksi dan diskusi kelompok semi terstruktur (semi structured group discussion atau ssgd) yang dipimpin oleh Bawaslu provinsi.
Setelah melewati semua tahap seleksi tersebut, calon anggota Bawaslu kabupaten/kota akan dipilih oleh Bawaslu RI sebagai penentu akhir.
Bagja menjelaskan bahwa tidak ada tahap seleksi tambahan khusus untuk Papua. Bagja berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk berdiri tegak dalam prinsip Pancasila dapat diuji melalui tes wawasan kebangsaan.
Namun, Bagja mengakui bahwa data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat memiliki peran penting dalam proses seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota.
“Tes wawasan kebangsaan seharusnya sudah mencukupi, tetapi tentu saja data dari BIN dan kepolisian setempat harus dapat terdeteksi. Jika tidak terdeteksi, calon tersebut tidak akan memenuhi syarat di mata kami,” jelas Bagja.
Bagja juga menyinggung bahwa kasus serupa pernah terjadi beberapa kali di Papua. Salah satunya adalah kasus seleksi calon anggota Bawaslu pada tahun 2018 di Manokwari.
“Dahulu juga pernah terjadi kejadian serupa, yang mengakibatkan kami harus menghapus beberapa calon dari awal,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
