Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelum memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11). Rapat tersebut membahas soal dana bantuan sosial. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/15.

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, Presiden Jokowi terburu-buru untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP), Pasalnya pemerintah tidak memiliki kajian dan tidak ada kordinasi dengan lembaganya.

“Saya minta pemerintah kajikan itu dan laporkan ke kami DPD, jangan buru-buru, mentang-mentang ketemu Obama terus langsung setuju aja, tidak bisa begitu,” kata Irman usai membuka acara musyawarah PISPI di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (28/11).

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk bergabung dengan TPP perlu ada pandangan dari lembaganya, DPD mempunya hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang diatur di dalam peruang-undangan jelasnya.

“Belum ada kordinasi, yang bikin statement gabung ke TPP baru si Lembong aja, cuma dasarnya ngak ada, kasih dong kajiannya,” tutur Irman.

Lebih lanjut ia menyeru pemerintah untuk mengkaji lebih dalam dan utuh, mengenai dampak manfaat dan mudorat jika bergabung dengan TPP.

Namun ia meminta pemerintah untuk melakukan secara fokus terlebih dahulu terhadap perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pemerintah harus mempersiapkan masyarakatnya, serta menguatkan berbagai sektor untuk persaingan MEA yang berlaku pada 31 Desember bulan mendatang, pungkas Irman.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS