Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3). Dalam pidatonya yang diberi judul "Kami Pelayan Rakyat" tersebut, Bamsoet menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya soal UUM3 yang masih belum menemukan titik temu dengan Pemerintah, sejumlah pengungkapan kasus Narkoba dan makin gencarnya "hoax" yang menyebar melalui Media Sosial. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya atas ikhtiar pemerintah menjaga transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit hingga 3 persen. Salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menerapkan pembatasan atas 900 produk impor di sektor konsumsi.

“Pimpinan DPR mendukung rencana pemerintah membatasi produk-produk impor untuk konsumsi,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (29/8).

Namun, Bamsoet -panggilan kondangnya- meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata jenis produk impor konsumsi yang akan dibatasi. Menurutnya, pembatasan tidak boleh mengganggu ataupun mematikan aktivitas produksi industri dalam negeri.

“Investasi dan produksi di dalam negeri harus terjaga,” tegasnya.

Oleh karena itu Bamsoet meminta Kemendag berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia untuk mengkaji dampak pembatasan impor tersebut. Menurutnya, pemerintah sebaiknya meminta pendapat kalangan usaha dalam menyusun jenis barang impor yang akan dibatasi.
“Agar tidak menimbulkan gejolak dalam negeri,” tuturnya.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, jika kebijakan pembatasan produk impor itu diterapkan maka pemerintah harus secara ketat mengawasinya. Harapannya, Kemenperin juga bisa menggenjot penggunaan bahan konsumsi dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara